Kamis, 9 Januari 2025
Konsolidasi PDI Perjuangan Indramayu (Cuplikcom/ist)
Cuplik.com - Indramayu - Perhelatan pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Indramayu sudah semakin dekat. Semua partai sudah bersiap-siap untuk menyusun strategi, termasuk rencana koalisi. Salah satunya koalisi PDI Perjuangan dan Golkar di Indramayu hampir terjalin, karena Golkar selalu menang di Indramayu dalam 20 tahun berjalan.
Hal itu diungkapkan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, dalam acara kegiatan konsolidasi Partai di Anjatan Indramayu Jawa Barat, Sabtu (14/12/2019).
“Sehingga ada saja saran dari kawan-kawan pengurus DPP dan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat untuk menjajaki koalisi dengan Golkar. Sehingga PDIP bisa menjadi wakil bupati Indramayu” ungkap Ono.
Ono menjelaskan, komunikasi dengan Golkar di Jawa Barat sudah terjalin untuk Kabupaten Pangandaran, dimana PDIP dan Golkar direncanakan akan berkoalisi kembali untuk menghadapi Pilkada 2020. Sehingga saat diskusi dengan Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk kabupaten lainnya disepakati untuk dilakukan penjajagan koalisi di Kabupaten Indramayu.
“Ini adalah jalan yang baik karena Pak H. Supendi yang notabene Bupati Indramayu sekaligus Ketua DPD Golkar Indramayu sering pula mengeluh bahwa selama menjabat sebagai Bupati sering mengalami tekanan dari seseorang yang pernah berkuasa sebelumnya, terutama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan strategis seperti mutasi dan lainnya. Sampai-sampai Pak Supendi berniat untuk tidak maju lagi dan ingin lepas dari tekanan-tekanan itu,” papar Ono.
Ono menjelaskan, Hari Sabtu malam, 12 Oktober 2019 bertemu Pak Supendi di sebuah Hotel di Cirebon dan telah disepakati untuk dilakukan koalisi Golkar-PDIP untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati. Calon Bupatinya Pak Supendi dan Calon Wakilnya akan diambil dari Bakal Calon yang sudah terjaring di PDIP.
"Hanya saja Pak Supendi menyampaikan bahwa koalisi ini harus digagas ditingkat Propinsi dan Pusat karena bila di digagas oleh Golkar Indramayu pasti akan mendapat hambatan. Sayapun sepakat tetapi selang 2 hari Pak Supendi di OTT KPK, “ papar Ono.
Seperti diketahui KPK pada dini hari Senin (14/10/2019) telah melakukan OTT di kabupaten Indramayu dan Supendi menerima suap sebesar Rp200 juta, sementara Kepala Dinas PUPR menerima Rp350 juta, dan Kabid Jalan PUPR menerima Rp560 juta.
“Terkait Pak Supendi yang berniat ingin lepas dari tekanan, dan ingin menjadi Bupati yang merdeka, jadi bila ada opini yang berkembang di masyarakat bahwa OTT KPK Pak Supendi itu adalah sebuah jebakan maka saya agaknya bisa mempercayai, “ papar Ono.
Ono menjelaskan, ciri jebakan tersebut terlihat dari jumlah suap yang diterima bupati Supendi lebih kecil dibandingkan Kepala Dinas dan bahkan Kabid Jalan PUPR kabupaten Indramayu.
"Mestinya jatah Bupati itu lebih besar dibanding hanya seorang pejabat Dinas, Artinya ini jelas ada sesuatu yang mengarah pada semua opini itu (jebakan, red). Apalagi beliau belum lama menjabat sebagai Bupati Indramayu,” jelasnya.
Meski akhirnya tidak jadi untuk menindaklanjuti rencana koalisi itu, Ono berharap OTT Bupati Indramayu bisa menjadi hikmah buat bersih-bersih di Indramayu dari praktik korupsi. Oleh karenanya Ono berharap kasus ini tidak berhenti di Pak Supendi saja dan bisa menjadi pintu masuk untuk mengusut tuntas segala praktik korupsi di Indramayu.
"Kita harus beri kepercayaan dan dukungan kepada KPK. Jangan sampai Pak Supendi hanya korban politik dari seseorang yang sangat berkuasa di Indramayu yang ingin terus tetap berkuasa," tandasnya.
